TANGERANG – Negara dan pemerintahan merupakan entitas yang memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai pengelola sumber daya publik yang berasal dari pajak dan pendapatan lainnya, negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Menurut dosen pengampu Meta Nursita S.E.,M.AK. melalui Irpan Ilmi Godzali Soenoe dengan NIM : 221011201535 mengatakan, Akuntansi sektor publik hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan pertanggungjawaban tersebut.
Ia mengatakan, Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta dalam beberapa aspek mendasar. Tujuan utama akuntansi sektor publik bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), terutama masyarakat, mengenai pengelolaan keuangan publik.
“Informasi ini penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, membuat keputusan yang tepat, dan mendorong akuntabilitas publik.” ujarnya.
Lanjutnya, Karakteristik Unik Negara dan Pemerintahan sebagai Sasaran Akuntansi Sektor Publik
Negara dan pemerintahan memiliki karakteristik yang membedakannya dari organisasi sektor swasta, yang secara signifikan mempengaruhi praktik akuntansi sektor publik:
1. Tidak Berorientasi pada Laba:
Tujuan utama organisasi pemerintahan bukanlah untuk menghasilkan keuntungan finansial, melainkan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kepemilikan Sumber Daya Publik:
Sumber daya yang dikelola oleh pemerintah berasal dari masyarakat melalui pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ini sangat penting.
3. Akuntabilitas Publik yang Tinggi:
Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk pelaporan keuangan.
Anggaran sebagai Instrumen Utama:
4. Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh legislatif dan menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntansi sektor publik berperan dalam memantau pelaksanaan anggaran dan menyajikan laporan realisasinya.
Peraturan Perundang-undangan yang Kompleks:
5. Pengelolaan keuangan negara diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang kompleks dan seringkali berubah. Akuntansi sektor publik harus mampu mengakomodasi dan mematuhi peraturan-peraturan tersebut.
Negara dan Pemerintahan dalam Konteks Sektor Publik
Dalam konteks sektor publik, negara merujuk pada keseluruhan entitas yang memiliki otoritas dalam mengelola sumber daya publik, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara lainnya.
Pemerintahan, sebagai pelaksana kekuasaan negara, bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.
Sebagai sasaran akuntansi sektor publik, pemerintah bertanggung jawab menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas publik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Tujuan dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik untuk Negara dan Pemerintahan
Akuntansi sektor publik memiliki beberapa tujuan utama dalam konteks negara dan pemerintahan:
Akuntabilitas:
1. Menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik kepada para pemangku kepentingan.
2. Transparansi:
Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah.
3. Pengambilan Keputusan:
Menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional serta pengambilan keputusan strategis.
4. Evaluasi Kinerja:
Memfasilitasi evaluasi kinerja keuangan dan operasional pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kepatuhan:
Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara.
