KABUPATEN TANGERANG – Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang Banten mengaku kecolongan ihwal tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Tangerang.
Hal itu diutarakan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Drg. Etta Darmayanti M. Kes, saat agenda audiensi dan diskusi bersama LSM Geram Banten Indonesia di aula Dinas Kesehatan, Kamis (22/8/2024).
“Terkait oknum Nakes yang tersandung Narkoba itu, kami akui kecolongan,” ungkap Sekdis Dinkes Drg. Etta Darmayanti M. Kes.
Kendati demikian, lanjut Drg. Etta, tenaga Nakes tersebut saat ini sudah dinonaktifkan dari pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan di puskesmas.
Lebih jauh Drg. Etta pun mengakui bahwa di lingkup Dinkes maupun di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang belum pernah melakukan upaya tes urine bagi seluruh Nakes untuk mengetahui apakah Nakes tersebut bebas dari penyalahgunaan Narkoba.
“Kalau untuk Nakes baik di lingkup Dinkes maupun di seluruh Puskesmas kita memang belum melakukan test urine hanya test kesehatan biasa saja seperti Medical Cek Up atau MCU,” ujarnya.
Ditanya soal upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba atau program test urine bagi para Nakes, Drg. Etta menyebut, akan menyampaikan hal itu kepada Kadinkes karena terkait Dinkes belum memiliki anggaran.
“Kalau terkait program test urine bagi para Nakes, saya akan sampaikan ke pak Kadis, karena Dinkes sendiri tidak punya anggaran dan juga belum bisa dilaksanakan saat ini, harus mengusulkan anggaran tambahan atau ABT,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Umum DPP LSM Geram Alamsyah mengaku prihatin jika Nakes tersandung Narkoba, apalagi di tingkat Puskesmas.
“Saya menilai Kadinkes Kabupaten Tangerang gagal, dan segera dicopot karena dianggap tidak sungguh sungguh dalam memberantas narkoba. Buktinya, ada oknum Nakes yang tersandung Narkoba.
“Walaupun sudah berhentikan namun sampai saat ini pihak Dinkes tidak ada upaya melakukan pencegahan seperti test urine dengan alasan tak ada anggaran. Masa harus didesak dulu,” imbuh Alam.
